JAKARTA, KABARKONOHA – Langkah klarifikasi yang disampaikan Tenaga Ahli (TA) Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae dinilai justru menjadi 'senjata makan tuan'. DPP Aliansi Pemuda dan Pelajar (DPP AP2) Indonesia menegaskan, pengakuan terkait kepemilikan bisnis di sektor konstruksi sebelum menjabat staf ahli makin menguatkan urgensi diadakannya audit aset secara menyeluruh.
Ketua Umum DPP AP2 Indonesia, Fardin Nage, menyebutkan bahwa bantahan yang dilempar ke publik bukannya menyelesaikan masalah, melainkan membuka ruang kecurigaan baru. Terlebih, regulasi rekrutmen Tenaga Ahli DPR RI secara tegas melarang adanya rangkap jabatan di lembaga atau instansi lain.
"Pernyataan yang niatnya membantah justru menjadi bumerang. Ketika seorang staf ahli di komisi yang membidangi infrastruktur mengakui punya keterikatan dengan bisnis konstruksi, di situlah letak benturan kepentingannya (conflict of interest). Ini jelas melanggar norma aturan rekrutmen TA DPR RI," ujar Fardin Nage di Jakarta.
Fardin juga menyindir isi klarifikasi pihak TA yang dinilainya tidak relevan dan melenceng dari substansi kritik yang disuarakan masyarakat.
"Masyarakat mempertanyakan soal indikasi kepemilikan mobil mewah, tapi yang dijawab justru soal rumah. Publik menyoroti dugaan pertemuan dengan kontraktor, yang diklarifikasi malah bisnis milik istri. Jawaban yang tidak nyambung ini memicu spekulasi: jangan-jangan ada peran lain di luar tugas pokoknya, seperti menjadi juru 'pungut' proyek? Hal ini hanya bisa dibuktikan lewat proses hukum," tegasnya.
Atas dasar dinamika tersebut, AP2 Indonesia menyatakan tidak akan berhenti pada wacana di media massa. Pihaknya tengah mematangkan berkas laporan resmi untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum serta lembaga pengawas terkait agar penelusuran asal-usul aset dapat dilakukan secara independen.
"Kami tidak sedang mengadili, tapi meminta negara bekerja secara objektif. Jika audit independen nantinya membuktikan tidak ada pelanggaran, kami siap menghormati hasilnya. Namun selama audit belum berjalan, narasi pembelaan diri di media tidak bisa menggantikan proses hukum," tutup Fardin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar