Nias Selatan - Kabarkonoha.com
Polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Maluo, Kecamatan Hilisalawa Ahe, Kabupaten Nias Selatan, semakin memanas. Kepala Desa (Kades) berinisial S G semakin terpojok setelah tim dari Dinas PMD, Tenaga Ahli (TA), dan Inspektorat turun langsung ke desa pada Jumat (6 Februari 2026) untuk memfasilitasi laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana.
Masyarakat penerima manfaat BLT yang resah mendatangi BPD Desa Maluo untuk mempertanyakan hak mereka. BPD kemudian menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kades S G. Namun, Kades dengan enteng menjawab bahwa dana desa tahap kedua, termasuk dana BLT, belum masuk ke rekening desa dan itu merupakan utang desa kepada pemanfaat.
Masyarakat Desa Maluo, bersama tokoh masyarakat, kemudian melakukan penelusuran di kecamatan dan pemerintahan desa. Melalui Sekdes, mereka mendapatkan informasi bahwa dana BLT dan ketahanan pangan belum ditarik. Pengakuan ini dituangkan dalam berita acara di hadapan Camat, Kasi PMD, dan tokoh masyarakat Desa Maluo.
Pemanfaat, didampingi tokoh masyarakat, kemudian melayangkan surat laporan dan mendatangi langsung Dinas terkait, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Kajari, Kapolres, Inspektorat, Dinas PMD, Dinas Keuangan, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan.
Dari laporan tersebut, terkuaklah bahwa dana desa tahap kedua Desa Maluo telah masuk ke rekening desa per Desember 2025. Kades SG mengakui hal ini kepada Kepala Dinas PMD, namun mengatakan bahwa dana tersebut telah dibawa kabur oleh bendahara. Ucap Kades Dalam Pertemuan Tersebut.
Kepala Dinas PMD yang turun langsung di Desa Maluo bersama Kabid serta Inspektorat, kembali di Nilai Kades Maluo melempar tanggung jawab dan mengatakan bahwa bendahara telah melarikan diri dan ia segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian agar menjadi buronan penegak hukum.
Dalam pertemuan yang berlangsung alot, padat, berisi, dan berkeputusan, disepakati bahwa Dana Desa Maluo akan diaudit. "Ini segera disampaikan pada pimpinan," tegas Kabid.
Kasus ini semakin rumit dan penuh intrik. Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera bertindak untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban.
Liputan:Red
