Nias Selatan - Kabarkonoha.com
Program ketahanan pangan Desa Olanori, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan, menjadi sorotan setelah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baru menemukan sejumlah masalah terkait penggunaan anggaran dan kondisi lapangan yang memprihatinkan.
Ketua TPK baru, Sozisokhi Baene, menjelaskan bahwa anggaran ketahanan pangan Desa Olanori tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 170 juta, yang merupakan alokasi 20% dari Dana Desa. Tahap I sebesar 60% dari total anggaran tersebut telah dicairkan dan dikelola oleh TPK sebelumnya.
Sozisokhi mengungkapkan bahwa meskipun SK pengangkatan TPK baru telah diterbitkan pada 13 November 2025 dan rekening bank telah dibuka pada 20 November 2025, hingga kini TPK baru belum menerima dana sepeser pun.
"Sayangnya sampai saat ini dana belum juga masuk ke rekening kami. Kami kewalahan menjalankan tugas sesuai tupoksi," ujar Sozisokhi. Ia menambahkan bahwa TPK baru telah menyurati Kepala Desa untuk mempertanyakan keberadaan dana tersebut, namun belum mendapat jawaban.
Tanaman Jagung Dinilai Gagal
TPK baru juga menyoroti hasil kerja TPK lama terkait budidaya jagung dalam program ketahanan pangan. Mereka menilai tanaman jagung terbengkalai dan tidak layak untuk dilanjutkan.
"Jagung umur normalnya 3–4 bulan sudah bisa panen. Tapi ini sudah hampir dua bulan tidak pernah dibersihkan atau dipupuk. Yang terlihat bukan jagung, tapi rumput yang semakin semak," jelas Sozisokhi.
TPK baru menyarankan agar lahan baru saja yang dibuka untuk melanjutkan program dan menuntut adanya pertanggungjawaban resmi dari TPK lama. "Kami tidak berani melanjutkan program ini jika pertanggungjawaban TPK lama dan RAB lengkap tidak diserahkan. Serah terima aset yang dibeli dari anggaran 60% itu harus jelas," tegasnya.
Bendahara TPK Baru Minta Audit
Bendahara TPK baru, Lasali Baene, meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, serta Pemerintah Desa Olanori untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana ketahanan pangan tahap I yang 60%.
Lasali juga mengungkapkan susunan pengurus TPK ketahanan pangan lama, yakni:
- Ketua: Talizanolo Tafonao (Kepala Wilayah)
- Sekretaris: Tehesokhi Baene (Ketua BPD Olanori)
- Bendahara: Faoto Hulu (Wakil Ketua BPD)
Menurut Lasali, program ketahanan pangan semestinya menjadi upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan sekadar formalitas. "Kami menduga kinerja TPK lama hanya formalitas untuk menghabiskan anggaran saja. Kami berharap pengelolaan dana 60% itu ditinjau dan diaudit," tegasnya.
Tokoh masyarakat sekaligus pemilik lahan, Ama Sediri Baene, turut menyayangkan buruknya kondisi tanaman jagung.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Olanori belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan dana maupun kondisi program ketahanan pangan.
Liputan.(Red)